Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- Peraturan
Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak
Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan
Orang Pribadi
Berikut ini diberikan
ilustrasi format dan contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk
pegawai dengan berbagai situasi dan kondisi. Meski sitasi dan kondisi
masing-masing wajib pajak berbeda-beda satu dengan yang lain, namun
prinsip menghitung PPh 21 sama.
Contoh 1Gendruwo
pada tahun 20xx bekerja pada perusahaan PT Hantu Jaya dengan memperoleh
gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar
Rp100.000,00. Gendruwo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan
Januari penghasilan Gendruwo dari PT Hantu Jaya hanya dari gaji.
Tentukan PPh Pasal 21 bulan Januari!
Pembahasan:Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:
Gaji |
|
Rp 2.500.000,00 |
|
|
|
Pengurangan: |
|
|
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp2.500.000,00 |
Rp 125.000,00 |
|
2. luran pensiun |
Rp 100.000,00 (+) |
|
|
|
Rp 225.000,00 (-) |
Penghasilan neto sebulan |
|
Rp 2.275.000,00 |
|
|
|
Penghasilan neto setahun adalah 12 x
Rp2.275.000,00 |
|
Rp27.300.000,00 |
|
|
|
PTKP setahun |
|
|
- untuk WP sendiri |
Rp 24.300.000,00 |
|
- tambahan karena menikah |
Rp 2.025.000,00 (+) |
|
|
|
Rp26.325.000,00 (-) |
Penghasilan Kena Pajak setahun |
|
Rp 975.000,00 |
PPh Pasal 21 terutang setahun
5% x Rp975.000,00 = Rp 48.750,00
PPh Pasal 21 bulan Januari
Rp48.750,00 : 12 = Rp 4.063,00
Catatan:
- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap
orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai
jabatan ataupun tidak.
- Contoh di atas berlaku apabila pegawai
yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang
bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus
dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: 120% x Rp4.063,00=
Rp4.875,00.
- Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.
Contoh 2
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Pegawai tetap Yang Baru Memiliki NPWP Pada Tahun BerjalanNarto,
status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja
pada PT Rap dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar
Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada
perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Narto baru memiliki NPWP
pada bulan Juni 20xx dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Rap
untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.
Tentukan PPh 21 !
PembahasanPerhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari- Mei 20xx adalah sebagai berikut:
Gaji dan tunjangan sebulan |
|
Rp 5.500.000,00 |
|
|
|
Pengurangan: |
|
|
1. Biaya Jabatan: 5% x Rp5.500.000,00 |
Rp 275.000,00 |
|
2. luran pensiun |
Rp 200.000,00(+) |
|
|
|
Rp 475.000,00(-) |
Penghasilan neto sebulan |
|
Rp 5.025.000,00 |
|
|
|
Penghasilan neto setahun adalah 12 x
Rp5.025.000,00 |
|
Rp 60.300.000,00 |
|
|
|
PTKP setahun |
|
|
- untuk WP sendiri |
|
Rp 24.300.000,00(-) |
Penghasilan Kena Pajak setahun |
|
Rp 36.000.000,00 |
PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun: 5% x Rp36.000.000,00 = Rp1.800.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp1.800.000,00 : 12 = Rp150.000,00
PPh Pasal 21
yang harus dipotong karena tidak ber NPWP: 120% x Rp150.000,00 = Rp180.000,00
yang dipotong dari
Januari - Mei 20xx =5 x Rp180.000,00 |
Rp 900.000,00 |
PPh Pasal 21 terutang apabila ber NPWP 5
x Rp150.000,00 |
Rp 750.000,00(-) |
Selisih (20% x 5 x Rp150.000,00) |
Rp 150.000,00 |
Penghitungan
PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni 20xx,
setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu
NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan
Juni 20xx tidak berubah, adalah sebagai berikut:
PPh
Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya) |
Rp 150.000,00 |
Diperhitungkan
dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei
20xx)20% x 5 x Rp150.000,00 |
Rp 150.000,00(-) |
PPh
Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 20xx |
Nihil |
Apabila Narto baru
memiliki NPWP pada akhir November 20xx dan menyerahkan fotokopi kartu
NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 20xx, dengan
asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan
lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka
perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 20xx
adalah sebagai berikut:
PPh Pasal 21
terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya) |
Rp 150.000,00 |
pemotongan
atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-November 20xx) 20% x 11 x
Rp150.000,00 |
Rp 330.000,00 (-) |
PPh Pasal
21 yang harus dipotong bulan Desember 20xx |
(Rp 180.000,00) |
Karena
jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21
terutang untuk bulan Desember 20xx, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus
dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp180.000,00
dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya
dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan
berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat
diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.
Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 20xx, dimana Narto baru
memiliki NPWP pada akhir bulan November 20xx sebelum pemotongan PPh
Pasal 21 bulan Desember 20xx adalah sebagai berikut:
Gaji dan tunjangan
setahun: Rp5.500.000,00 x 12 |
|
Rp 66.000.000,00 |
|
|
|
Pengurangan: |
|
|
Biaya Jabatan 5% x Rp66.000.000,00 |
Rp 3.300.000,00 |
|
luran pensiun: Rp200.000,00 x 12 |
Rp 2.400.000,00(+) |
|
|
|
Rp 5.700.000,00(-) |
Penghasilan neto setahun |
|
Rp 60.300.000,00 |
|
|
|
PTKP setahun (TK/0) |
|
|
- untuk WP sendiri |
|
Rp 24.300.000,00(-) |
Penghasilan
Kena Pajak |
|
Rp 36.000.000,00 |
PPh Pasal 21 atas
penghasilan setahun 5% x
Rp36.000.000,00 |
| Rp 1.800.000,00 |
PPh Pasal 21 yang telah dipotong |
|
|
Bulan Januari — November 20xx 11 x
Rp180.000,00 | Rp 1.980.000,00 |
|
Bulan Desember 20xx | Rp
0,00(+) |
|
|
| Rp 1.980.000,00(-) |
PPh
Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam
tahun kalender berikutnya |
|
(Rp 180.000,00) |
Karena jumlah
sebesar Rp180.000,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang
bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat
dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp1.800.000,00.
Contoh 3Jabrik
pegawai pada perusahaan PT Fiktip, menikah tanpa anak, memperoleh gaji
sebulan Rp3.000.000,00. PT Fiktip mengikuti program Jamsostek, premi
Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi
kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Fiktip
menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji
sedangkan Jabrik membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji
setiap bulan. Disamping itu PT Fiktip juga mengikuti program pensiun
untuk pegawainya. PT Fiktip membayar iuran pensiun untuk Jabrik ke dana
pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap
bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Jabrik membayar iuran pensiun
sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 20xx Jabrik hanya menerima
pembayaran berupa gaji. Tentukan PPh 21 bulan Juli 20xx
PembahasanPenghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 20xx adalah sebagai berikut:
Gaji |
|
Rp 3.000.000,00 |
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja |
|
Rp 15.000,00 |
Premi Jaminan Kematian |
|
Rp 9.000,00 (+) |
Penghasilan bruto |
|
Rp 3.024.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Pengurangan: |
|
|
1. Biaya jabatan 5% x Rp3.024.000,00 |
Rp 151.200,00 |
|
2. luran Pensiun |
Rp 50.000,00 |
|
3. luran Jaminan Hari Tua |
Rp 60.000,00(+) |
|
|
|
Rp 261.200,00(-) |
Penghasilan neto sebulan |
|
Rp 2.762.800,00 |
|
|
|
Penghasilan neto setahun 12 x
Rp2.762.800,00 |
|
Rp 33.153.600,00 |
|
|
|
PTKP setahun (TK/0) |
|
|
- untuk WP sendiri |
Rp 24.300.000,00 |
|
- tambahan karena menikah |
Rp 2.025.000,00(+) |
|
|
|
Rp 26.325.000,00(-) |
Penghasilan
Kena Pajak |
|
Rp 6.828.600,00 |
Pembulatan |
|
Rp 6.828.000,00 |
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp6.828.000,00 = Rp 341.400,00
PPh Pasal 21 bulan Juli Rp341.400,00 : 12 = Rp28.450,00
Contoh 4Siyem
adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada
PT Gembus dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Siyem membayar
iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat
keterangan dari Pemda tempat Siyem berdomisili yang diserahkan kepada
pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan
apapun. Pada bulan Juli 20xx selain menerima pembayaran gaji juga
menerima pembayaran atas lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00.
Tentukan PPh 21 bulan Juli 20xx
PembahasanPenghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 20xx adalah sebagai berikut:
Gaji |
|
Rp 7.500.000,00 |
Lembur
(overtime) |
|
Rp 2.000.000,00(+) |
Penghasilan bruto |
|
Rp 9.500.000,00 |
|
|
|
Pengurangan: |
|
|
1. Biaya Jabatan 5% x
Rp9.500.000,00 |
Rp 475.000,00 |
|
2. luran pensiun |
Rp 50.000,00(+) |
|
|
|
Rp 525.000,00 (-) |
Penghasilan neto sebulan |
|
Rp 8.975.000,00 |
|
|
|
Penghasilan neto setahun 12 x
Rp8.975.000,00 |
|
Rp107.700.000,00 |
|
|
|
PTKP setahun (TK/0) |
|
|
- untuk WP sendiri |
Rp 24.300.000,00 |
|
- tambahan karena menikah |
Rp 2.025.000,00(+) |
|
|
|
Rp 26.325.000,00(-) |
Penghasilan
Kena Pajak |
|
Rp 81.375.000,00 |
PPh Pasal 21
setahun |
|
5% x Rp50.000.000,00 = |
Rp 2.500.000,00 |
15% x Rp31.375.000,00 = |
Rp 4.706.250,00 (+) |
Total |
Rp 7.206.250,00 |
PPh Pasal 21 bulan Juli = Rp7.206.250,00: 12 = Rp 600.521,00
Catatan :
Oleh karena suami Siyem tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Siyem adalah PTKP untuk dirinya
sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.
Contoh 5Gutri
karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT
Padam. Suami dari Gutri merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Kesehatan Kabupaten Tangerang. Gutri menerima gaji Rp3.000.000,00
sebulan. PT Padam mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan
membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan. Gutri juga
membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu
perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan
sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Gutri membayar iuran Jaminan Hari
Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 20xx
disamping menerima pembayaran gaji Gutri juga menerima uang lembur
(overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Tentukan PPh 21!
PembahasnPenghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli adalah sebagai berikut:
Gaji sebulan |
|
Rp 3.000.000,00 |
Lembur
(overtime) |
|
Rp 2.000.000,00 |
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja |
|
Rp 30.000,00 |
Premi Jaminan Kematian |
|
Rp 9.000,00 (+) |
Penghasilan bruto |
|
Rp 5.039.000,00 |
|
|
|
Pengurangan: |
|
|
1. Biaya jabatan 5% x Rp5.039.000,00 |
Rp 251.950,00 |
|
2. luran Pensiun |
Rp 30.000,00 |
|
3. luran Jaminan Hari Tua |
Rp 60.000,00(+) |
|
|
|
Rp 341.950,00(-) |
Penghasilan neto sebulan |
|
Rp 4.697.050,00 |
|
|
|
Penghasilan neto setahun 12 x
Rp4.697.050,00 |
|
Rp 56.364.600,00 |
|
|
|
PTKP setahun (TK/0) |
|
|
- untuk WP sendiri |
|
Rp 24.300.000,00(-) |
Penghasilan
Kena Pajak |
|
Rp 32.064.600,00 |
Pembulatan |
|
Rp 32.064.000,00 |
PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp32.064.000,00 = Rp 1.603.200,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp1.603.200,00 : 12 = Rp 133.600,00
Catatan :
Karena suami Gutri menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Gutri adalah PTKP untuk dirinya sendiri.
Contoh 6dr.
Cabul (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis
kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta
Walafiat dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00. Jam praktik dr.
Cabul mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk
bulan Agustus 2013 dr. Cabul menerima pembayaran dari Rumah Sakit
Walafiat berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis
sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00.
Dokter Walafiat membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap
bulannya. Tentukan PPh 21!
PembahasanPenghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Cabul dari Rumah Walafiat pada bulan Agustus adalah:
Gaji sebulan |
|
Rp 20.000.000,00 |
Penghasilan bruto |
|
Rp 20.000.000,00 |
|
|
|
Pengurangan: |
|
|
1. Biaya jabatan: 5% x Rp20.000.000,00 =
Rp1.000.000,00 |
|
|
Maksimum diijinkan
|
Rp 500.000,00 |
|
2. luran Pensiun |
Rp 200.000,00(+) |
|
|
|
Rp 700.000,00(-) |
Penghasilan neto sebulan |
|
Rp 19.300.000,00 |
|
|
|
Penghasilan neto setahun 12 x
Rp19.300.000,00 |
|
Rp 231.600.000,00 |
|
|
|
PTKP setahun (TK/0) |
|
|
- untuk WP sendiri |
Rp 24.300.000,00 |
|
-
tambahan karena menikah |
Rp 2.025.000,00 |
|
-
tambahan tiga orang tanggungan |
Rp 6.075.000,00(+) |
|
|
|
Rp 32.400.000,00 (-) |
Penghasilan
Kena Pajak |
|
Rp 199.200.000,00 |
PPh Pasal 21
setahun |
|
5% x Rp50.000.000,00 = |
Rp 2.500.000,00 |
15% x Rp149.200.000,00 = |
Rp22.380.000,00 (+) |
Total |
Rp 24.880.000,00 |
PPh Pasal 21 sebulan
Rp24.880.000,00 : 12 = Rp 2.073.334,00
Catatan:Penghitungan
PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh dr. Cabul dihitung
tersendiri sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai
Sumber : https://sites.google.com/site/referensipajak/Contoh-cara-menghitung-pajak-penghasilan-PPh-pasal-21-Pegawai-Tetap-berNPWP-TidakberNPWP-Dengan-Gaji-Bulanan